• Admin
• 6021 Kali Dibaca

Kendala - Kendala Yang Dihadapi Pengelola JDIH Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

JDIH Provinsi Riau - Zuliana prastiwi, S.IP

JDIH Provinsi Riau -  Dalam masyarakat global di abad 21, informasi merupakan kebutuhan, komoditas, dan kekuatan. Dikatakan demikian karena informasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, menjadi investasi yang layak dibisniskan. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki informasi, merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Seiring Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya perpustakaan hukum, hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk selalu dapat menyediakan dokumentasi dan informasi-informasi hukum yang up to date agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para pencari informasi hukum. Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik, dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri/ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.

Saat ini kita hidup di era digital dimana penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya, karena informasi yang demikian merupakan kunci dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, informasi hukum tidak merata, tidak lengkap, dan kadang tidak dapat diakses secara cepat, sehingga sangat mempengaruhi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik yang akan dihasilkan. Dokumen hukum peraturan perundang-undangan harus dikelola secara khusus, karena peraturan perundang-undangan mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai hierarkhi, mempunyai kekuatan mengikat yang  berbeda dengan dokumen yang lain, diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan hak-haknya.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wadah yang menyediakan informasi publik berupa dokumen peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang diterbitkan oleh Biro Hukum, buku-buku hukum dan informasi hukum lainnya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik memiliki peran penting upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum, JDIH merupakan sarana untuk melakukan penggalian dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum selain itu JDIH merupakan sarana untuk menyebarluaskan produk hukum itu sendiri (terutama peraturan perundang-undangan).  JDIH Provinsi merupakan pembina bagi JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan ke Kabupaten/Kota akan selalu terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kendala yang dihadapi oleh pengelola JDIH Kab/Kota. Demikian juga dalam pengelolaan Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan JDIH

b. Kurangnya pelatihan terkait dengan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengembangan JDIH

d. Alokasi anggaran yang terbatas

e. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan JDIH

f. Keterlambatan informasi, regulasi dan teknologi yang terbaru dari pusat maupun penyampaian kepada anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota

Dari setiap kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kab/Kota di Provinsi Riau, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau selaku pengampu/pembina sedapat mungkin berusaha untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun solusi yang diupayakan adalah :

a. Penambahan jumlah personil pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kab/Kota.

b. Pengiriman personil guna pelatihan bimbingan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

c. Penambahan ruangan untuk kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

d. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan koleksi buku-buku literatur hukum.

e. Penyediaan sarana dan prasarana yang terkait pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab/Kota seperti rak penyimpanan koleksi buku, scanner barcode, server, dan access point, domain, hosting.

f. Dibentuknya organisasi sebagai sarana komunikasi antara pusat jaringan dengan anggota jaringan Kabupaten/Kota.

sumber dari : https://www.riau.go.id