PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PROVINSI RIAU TAHUN 2017

 

A.       LATAR BELAKANG

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrument perencanaan program pembentukkan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Propemperda membuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral  dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Propemperda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang yakni Pemerintah Daerah dan DPRD. Untuk itu Propemperda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan paraturan daerah dilakukan dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa Propemperda adalah Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, maka untuk itu Propemperda yang akan disusun haruslah melalui mekanisme dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Propemperda yang akan ditetapkan harus dilandasi beberapa pertimbangan yaitu:

1.     Berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2.     Berdasarkan rencana pembangunan daerah;

3.     Berdasarkan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

4.     Memperhatikan aspirasi masyarakat.

Secara garis besar penyusunan Propemperda ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  Propemperda dilingkungan Pemerintah daerah dikoordinasikanoleh Biro Hukum, dan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Agar penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan koordinasi dari semua satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Provinsi Riau. Upaya ini dilakukan agar tidak terdapat lagi pengajuan Ranperda yang tidak terkoordinir dan tidak terancana dengan baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Lebih lanjut tahapan Penyusunan Propemperda di LingkunganPemerintah Daerah, sebagaiberikut :

·                Kepala Daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

·                Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

·                Hasil Penyusunan Propemperda dimaksud diajukan Biro Hukum kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

·                Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD.

·                Badan Pembentukan Perda menyusun Propemperda di Lingkungan DPRD.

·                Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.

·                Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

        Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi.

        Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait yang disesuaikan dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam pengaturan.

        Dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Biro Hukum mengadakan Rapat Penyusunan Propemperda Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.      

 

B.       PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam penyusunan Propemperda, Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda Provinsi Riau Tahun 2016. Rapat Penyusunan Propemperda ini bertujuan:

1.        Agar mekanisme Penyusunan Propemperda Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2.        Mensinergikan kesiapan dalam penyusunan Propemperda

3.        Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas.

Agar Penysunan Propemperda Tahun 2016 dapat berhasil guna dan berdaya guna telah dibentuk Tim Penyusunan Propemperda Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 371/V/2015 tanggal 4 Mei 2015. Tim ini mempunyai tugas :

1.        Menerima dan menginventarisir Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan SKPD dilingkungan Pemerintah Provisi Riau untuk dimasukkan dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Riau Tahun 2016.

2.        Melakukan Rapat bersama SKPD untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2016.

3.        Menyiapkan administrasi penyampaian usulan Rancangan Propemperda Tahun 2016 kepada DPRD Provinsi Riau.

4.        Menyampaikan/mengkoordinasikan usulan Rancangan Propemperda Tahun 2016 kepada DPRD Provinsi Riau, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

 

Sebelum Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda dilaksanakan, pada tanggal 25 Mei 2015 dilakukan Rapat Persiapan Penyusunan Propemperda Tahun 2016 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum dengan dihadiri oleh anggota Tim Penyusunan Propemperda Provinsi Riau. Melalui rapat ini dilakukan inventarisir kesiapan Panita Pelaksana dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda secara detail yang di pimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum. Dan untuk dijadikan pegangan dalam pengusulan Propemperda perlu dibuat kesepakatan terutama mengenai waktu batas terakhir pengajuan yang akan ditanda tangani oleh seluruh peserta sehingga perlu dipersiapkan draf kesepakatan tersebut.

Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda dilaksanakan di Aula Inspektorat Provinsi Riau pada tanggal 26 s/d 27 Mei 2015 yang diikuti oleh utusan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang.

Dalam Rapat Penyusunan Propemperda, peserta rapat mendapatkan materi yang disampaikan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Riau.

Dengan disampaikannya materi dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Riau ini, diharapkan :

a.        SKPD memahami bahwa dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah harus di dahului dengan perencanaan yang dituangkan melalui Propemperda. Propemperda yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengajuan dan pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah sehingga tercipta sinergisitas dalam penyusunan Peraturan Daerah.

b.        SKPD memahami tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah dan waktu pengajuan rencana Rancangan Perda yang akan disusun.

Dalam Rapat Penyusunan Propemperda tersebut, beberapa SKPD mengajukan usulan Propemperda dan juga disepakati bahwa SKPD masih dapat mengajukan usulan sebelum penetapan KUA-PPAS 2017

 

 


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top