RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum Setda Provinsi Riau melakukan Rapat Koordinasi Pembinaan PeraturanDaerahKabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Kegiatan ini di buka oleh Bapak H. Ahmad Syah Harrofie Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat  dan di hadiri 31 (tiga puluh satu) Orang perseta yang berasal dari para Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Acara pembukaan juga dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daaerah Kementerian Dalam Negeri ibu Dr. Kurniasih. S.H, M.Si. Selesai seremonial pembukaan langsung dilanjutkan dengan materi oleh Direktur Produk Hukum Daerah dengan judul  paparan Produk Hukum Dalam Perspektif Otonomi Daerah yang membahas urusan Pemerintahan Obsolut, Kunkuren dan Pemerintahan Umum sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan kedepan tidak ada lagi Produk Hukum Daerah khususnya di Provinsi Riau yang dibatalkan karena belum sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah seperti yang sudah diatur oleh Undan-Undang tersebut diatas. Suatu hal yang perlu diingat ketika ada Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh pemerintah, maka pembatalan tersebut harus pula dengan Peraturan Daerah tidak cukup hanya disampaikan pada kesempatan Rapat Paripurna di DPRD saja.

Adapun maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah :

1.      Menginformasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Riau; dan

2.      Menyamakan persepsi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan daerah khususnya peraturan daerah baik di lingkungan pemerintah provinsi dan di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota se Provinsi Riau.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi peraturan daerah ini adalah :

1.      Terlaksananya pembentukan perda sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2.      Terkoordinirnya pembentukan perda Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

 

 


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top