PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TEMPAT

:

Ruang Bertuah III, Hotel Furaya Pekanbaru

TANGGAL

:

13 Desember 2016

ACARA

:

Focus Group Discussion (FGD) tentang Penghapusan dan Pemusnahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau

PESERTA

:

Terlampir daftar absen.

 

 

POINTER DISKUSI

 

1.      Dasar Hukum sebagai berikut :

·         UU NO. 17/2003 tentang Keuangan Negara

·         UU NO. 1/2004  tentang Perbendaharaan Negara

·         PP. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D

·         PMK No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan & Penghapusan BMN

·         Permendagri No.19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan BMD

·         UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

·         PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

·         PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

·         PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 6 Tahun 2006.

·         PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara.

·         Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 Ttg Penhapusan, Pemusnahan Barang Milik Negara. 

·         Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

·         Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 

2.      Aset Daerah penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan menghapus BMN/D dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan atau penguasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

 

3.      Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang BMN/D.

 

4.      Pemusnahan BMN/D dilakukan dalam hal :

-            BMN/D tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak dapat dipindah tangankan.

-            Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

 

5.      Pemusnahan dilaksanakan oleh :

-            Pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang (BMN).  

-            Pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota (BMD).

6.      Pelaksana pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang (BMN), Gubernur, Bupati / Walikota (BMD). Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun,

 

 

SIMPULAN

1.      Penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna dilakukan ketika BMN/D sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang. Melalui penerbitan SK Penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang (BMN), dan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, Bupati / Walikota (BMD).

 

2.      Alur pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yaitu :

-          Mengajukan permohonan pemindatanganan/alih status ke pengguna barang lain/ penghapusan karena pemusnahan

-          Selanjutnya menyerahkan kepada pengelola (BMN)

-          Persetujuan pemindahtanganann/alih status ke pengguna barang lain/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan karena pemusnahan

-          Keputusan penyerahan kepada pengelola

-          BAST (berita acara serah terima) pemindahtanganan/alis status ke pengguna barang lain/ berita acara pemusnahan

-          BAST (berita acara serah terima) penyerahan kepada pengelola barang

 

-          Penghapusan dengan menerbitkan keputusan penghapusan (paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST) @birohukumdanham


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top