PENGELOLAAN RUSUNAWA EKS PON 2012 DI PROVINSI RIAU

TEMPAT

:

Ruang Bertuah III, Hotel Furaya Pekanbaru

TANGGAL

:

06 Desember 2016

ACARA

:

Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Rusunawa Eks PON 2012 di Provinsi Riau

PESERTA

:

Terlampir daftar absen.

 

 

POINTER DISKUSI

1.      Dasar Hukum Hibah, sebagai berikut :

·         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

2.      Pertimbangan melakukan hibah : untuk kepentingan social, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan non komersial serta untuk penyelenggaraan Peerintahan Pusat/Daerah.

 

3.      Pihak yang dapat melakukan hibah :

·         Pengelola untuk t/b

·         Pengguna dengan persetujuan pengelola :

-          T/b yang dari awal direncanakan untuk dihibahkan

-          T/b yang dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

-          Sebagian tanah dan bangunan pada pengguna

-          Selain tanah dan bangunan

 

4.      Pihak yang dapat menerima hibah :

·         Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ;

·         Lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, lembaga pendidikan non komersil yang mendapatkan pertimbangan tertulis dari instansi teknis yang berkompeten.

 

5.      Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan :

·         Bukan merupakan barang rahasia Negara

·         Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak

·         Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah

Adapun besaran nilai Barang Milik Negara yang dapat dihibahkan yaitu :

·         Untuk BMN yang direncanakan untuk hibah, didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran

·         Sesuai dengan ketentuan penilaian

Barang Milik Negara (BMN) yang dihibahkan harus digunakan sesuai dengan fungsinya pada saat dihibahkan, tidak dapat dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

 

 

SIMPULAN

1.      Dalam pengelolaan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan Negara/Dearah, dan dapat lepas kepemilikannya dari Negara/Daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya bila tidak sesuai dengan prosedur, untuk itu dirasa perlu melakukan penertiban asset hasil hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Riau) ;

2.      Adapun tujuan daripada penertiban asset hasil hibah yaitu :

-          Pengelolaan asset di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfataannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake-holder ;

-          Diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh asset yang bersumber dari hasil hibah pemerinah pusat ;

-          Kejelasan status kepemilikan ;

-          Untuk pengamanan asset daerah.

3.      Adapun strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka asset hasil hibah Pemerintah Pusat yaitu :

-          Identifikasi dan investigasi nilai dan potensi asset hasil hibah pemerintah pusat;

-          Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan serta penggunaan asset hasil hibah dari pemerintah pusat;

-          Pengelolaan asset hasil hibah pemerintah pusat dijalankan dengan mengedepankan tertib administrasi (administrasi lengkap, laporan asset hasil hibah berkualitas), tertib pengelolaan (penggunaan dan pemanfaatan optimal, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan), dan tertib hukum (sertifikasi)

4.      Hasil yang diharapkan :

-          Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai asset daerah;

-          Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan asset daerah;

-          Pengamanann asset daerah;

-          Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah asset daerah.

 

 

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

@birohukumdanham


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top