PENGELOLAAN ASET VENUE EKS PON DI PROVINSI RIAU TAHUN 2012

TEMPAT

:

Ruang Bertuah III, Hotel Furaya Pekanbaru

TANGGAL

:

05 Desember 2016

ACARA

:

Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Aset Venue Eks PON Tahun 2012 di Provinsi Riau

PESERTA

:

Terlampir daftar absen.

 

 

POINTER DISKUSI

1.      Kendala Dalam Pengelolaan Aset Venue

-          Terbatasnya anggaran pengelolaan yang berdapak pada intensitas pengelolaan yang terbatas (hanya pada perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan venue olah raga)

-          Ketersediaan SDM dalam pengelolaan asset venue PON

-          Organisasi pelaksana kurang mampu melaksanakan Tupoksinya (belum berjalannya prosedur kerja ukuran dasarnya Standard Operating Procedurs/SOP)

-          Kejelasan informasi kebijakan pengelolaan venue, dalam komunikasinya belum berjalan secara optimal (dalam pelaksanaannya belum dipahami secara utuh)

-          Lemahnya akurasi data dan informasi mengenai sarana dan prasarana masing-masing venue (inventarisasi setiap venue)

-          Lemahnya monitoring dan evaluasi asset daerah venue olahraga PON

-          Tidak adanya koordinasi yang baik dari kelembagaan pemerintah daerah (Dispora, Gubernur, DPRD dan Pemda Kabupaten/Kota)

 

2.      Hasil penelitian tentang pengelolaan asset daerah venue PON diperoleh gambaran :

-          Pengetahuan pengelolaan barang milik daerah ( 28,57 % memiliki dan 71, 42 % tidak memiliki)

-          Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah (14,57% pernah, 85,71 % belum pernah)

-          Standar pengelolaan barang milik daerah (100% tidak ada)

-          Pelaksanaan perbaikan venue (100% tidak ada)

-          Pemanfaatan venue (57,14% ada pemanfaatan venue, 42,85% tidak ada pemanfaatan venue)

-          Digunakan event olahraga (28,57%) dan 28,57% event swasta, serta 32,85% menyatakan tidak tahu.

 

3.      Telaah

-          Adanya dukungan pemprov, dimana Gubernur sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan barang milik daerah mengambil tindakan pembinaan dalam pengelolaan barang milik daerah, dibantau sekda sebagai coordinator dalam pengelolaan barang milik daerah;

-          Kepala SKPD sebagai pengguna bertugas bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan pengawasan baranng dalam lingkungannnya;

-          Setiap PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) Dispora, harus bekerja  maksimal dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan venue dengan daya dukung manajemen, SDM dan Anggaran yang memadai.

 

4.      Bentuk pemanfaatan untuk pengelolalaan aset eks PON Riau yang lebih tepat adalah kerjasama pemanfaatan (KSP) yang diatur dalam peraturan menteri dalam negri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BM

5.      KSP adalah pendayagunaan barang milik dareah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pendayaan lainnya.

 

 

SIMPULAN

1.      Pemerintah Provinsi dalam rangka membangun dan merenovasi venue dimotivasi oleh :

-          Rencana menjadikan Riau tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) sehingga perlu membuat Venue berstandart Insternasional (Stadiun Utama).

-          Meningkatkan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana dan prasana yang berkualitas baik (pemanfaatan belum optimal).

-          Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi tujuan pemerintah untuk menjadikan Riau sebagai pusat kegiatan ekonomi Asia tahun 2020.

 

2.      Penyelenggaraa PON di Riau terbilang sukses dan memberi manfaat bagi daerah maupun masyarakat seperti :

-          Riau memiliki Veneu olahraga yang berstandart Internasional dan dapat digunakan untuk kompetisi kompetisi olahraga internasional sehingga membuat Riau lebih dikenal dunia luar.

-          Prestasi Olahraga Riau meningkat dengan menembuh posisi 10 besar pada PON di Riau dan PON di Jawa Barat dan menjadi terbaik di Sumatera.

-          Memberikan ekonomis bagi masyarakat pelaku usaha.

-          Daerah juga terpromosi oleh wartawan yang mengabarkan tentang PON di Riau.

-          Infrastruktur daerah banyak mengalami perubahan yang baik.

 

3.      Atas keseluruhan Venue Eks PON yang tersebar dibeberapa Kabupaten / Kota, DISPORA telah merancanakan pengelolaan sebagai berikut :

-          Venues yang berada di lingkungan kampus dihibahkan kepada pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dengan menambah klausul bahwa Pemprov dapat menggunakan jika sewaktu-waktu diperlukan.

-          Venues yang berada di Kabupaten/Kota dihibahkan kepada Kab/Kota setempat.

-          Venues yang tetap dikelola Pemprov melalui Dispora yaitu Stadion Utama Riau, Stadion Atletik, Gelanggang Remaja, Arena Panahan, Arena Baseball, Arena Menembak, Hall Senam, Hall Basket, Stadion Kaharuddin Nasution, Arena Sepak Takraw, venue olahraga Aquatic Rumbai, GOR Tribuan dan dua unit asrama atlet pada Sport Center Rumbai.

-          Venues yang dibangun melalui pihak swasta/investor dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak swasta/investor yang bersangkutan.

 

4.      Semua venue selain Stadion Utama menurut pihak Dispora sekarang sudah tidak bermasalah terkait pengelolaannya, permasalahan terjadi hanya pada saat persiapan hingga pembangunan dan renovasi sempat terhenti sampai Juli 2012. Sekarang venues tersebut sudah tidak bermasalah dan Dispora telah merencanakan pengelolaan seperti di atas. Jadi, yang bermasalah sekarang hanya venue stadion utama terkait pengelolaan dan hutang yang belum lunas.

 

5.      Terhadap permasalahan venue Stadion Utama, penulis menyarankan sebagai berikut:

a.    Pemeliharaan

Penulis menyarankan untuk melakukan pemeliharaan melalui pemanfaatan secara sewa atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga. Pemanfaatan secara sewa maupun KSP akan mengamankan venue, meringankan beban keuangan karena tanggung jawab pemeliharaan berada di tangan pihak ketiga dan menambah pendapatan daerah. Administrasi juga harus terpelihara dengan tertib dan berkesinambungan, melalui inventarisasi dan dilanjutkan dengan penatausahaan.

 

b.    Penyelesaian permasalahan hutang

-        Sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan APBD, maka Gubernur dan DPRD harus memasukkan anggaran untuk melunasi hutang kepada pihak kontraktor pada APBD yang akan datang. Pemprov harus memangkas komponen yang tidak wajib seperti bantuan sosial dan mengalihkan kepada pembayaran utang karena merupakan kewajiban dan harus didahulukan.

-        Menyarankan kepada Gubernur untuk membahas bersama Forkopimda dan mengambil tindakan tertentu sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Mengenai tindakan tertentu tersebut penulis menyarankan kepada Gubernur untuk membentuk tim/badan khusus sebagai caretaker dalam menyelesaikan permasalahan utang yang sudah mendesak.

-        Menyarankan kepada Dispora untuk meminta fatwa/nasehat hukum kepada Mahkamah Agung bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan yang dalam hal ini sedang tersendat dengan diabaikannya putusan MA yang telah inkracht. Jadi, pihak Dispora yang saat ini memegang kendali atas venue Stadion Utama dapat meminta nasehat kepada MA bagaimana tindakan selanjutnya agar Pemprov segera mematuhi putusan MA.

 

-        Pihak kontraktor berhak untuk bertindak tegas dengan membawa permasalahan ini ke ranah pidana jika Pemprov masih terkesan lalai dalam membayar utang dengan melaporkan pelanggaran atas ketentuan pasal 216 ayat (1) dan pasal 216 ayat (2) KUHP karena tidak mematuhi putusan MA No. 1203/K/Pdt/2015. Pihak yang terbukti telah berperan besar dalam masalah tidak dipatuhinya putusan MA ini berupa belum dibayarnya hutang pemprov kepada rekanan dapat terjerat dengan ketentuan pidana sebagaimana yang dijelaskan di atas.


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top