PENERTIBAN ASET HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TEMPAT

:

Ruang Bertuah III, Hotel Furaya Pekanbaru

TANGGAL

:

30 November 2016

ACARA

:

Focus Group Discussion (FGD) tentang Penertiban Aset Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Riau

PESERTA

:

Terlampir daftar absen.

 

 

POINTER DISKUSI

1.      Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau Pihak Lain kepada Pemerintah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (pasal 1 angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2010) ;

 

2.      Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian ;

 

3.      Dasar Hukum Hibah, sebagai berikut :

·         UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

·         UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

·         UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

·         UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

·         Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

·         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

·         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

 

4.      Pertimbangan melakukan hibah : untuk kepentingan social, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan non komersial serta untuk penyelenggaraan Peerintahan Pusat/Daerah.

 

5.      Pihak yang dapat melakukan hibah :

·         Pengelola untuk t/b

·         Pengguna dengan persetujuan pengelola :

-          T/b yang dari awal direncanakan untuk dihibahkan

-          T/b yang dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

-          Sebagian tanah dan bangunan pada pengguna

-          Selain tanah dan bangunan

 

6.      Pihak yang dapat menerima hibah :

·         Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ;

·         Lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, lembaga pendidikan non komersil yang mendapatkan pertimbangan tertulis dari instansi teknis yang berkompeten.

 

7.      Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan :

·         Bukan merupakan barang rahasia Negara

·         Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak

·         Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah

Adapun besaran nilai Barang Milik Negara yang dapat dihibahkan yaitu :

·         Untuk BMN yang direncanakan untuk hibah, didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran

·         Sesuai dengan ketentuan penilaian

Barang Milik Negara (BMN) yang dihibahkan harus digunakan sesuai dengan fungsinya pada saat dihibahkan, tidak dapat dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

 

 

SIMPULAN

1.      Dalam pengelolaan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan Negara/Dearah, dan dapat lepas kepemilikannya dari Negara/Daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya bila tidak sesuai dengan prosedur, untuk itu dirasa perlu melakukan penertiban asset hasil hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Riau) ;

 

2.      Adapun tujuan daripada penertiban asset hasil hibah yaitu :

-          Pengelolaan asset di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfataannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake-holder ;

-          Diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh asset yang bersumber dari hasil hibah pemerinah pusat ;

-          Kejelasan status kepemilikan ;

-          Untuk pengamanan asset daerah.

 

3.      Adapun strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka asset hasil hibah Pemerintah Pusat yaitu :

-          Identifikasi dan investigasi nilai dan potensi asset hasil hibah pemerintah pusat;

-          Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan serta penggunaan asset hasil hibah dari pemerintah pusat;

-          Pengelolaan asset hasil hibah pemerintah pusat dijalankan dengan mengedepankan tertib administrasi (administrasi lengkap, laporan asset hasil hibah berkualitas), tertib pengelolaan (penggunaan dan pemanfaatan optimal, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan), dan tertib hukum (sertifikasi).

 

4.      Hasil yang diharapkan :

-          Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai asset daerah;

-          Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan asset daerah;

-          Pengamanann asset daerah;

 

-          Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah asset daerah.

@birohukumdanham


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top