SENGKETA TANAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU

POINTER DISKUSI

·         Dasar Hukum Pengelolaan Barang MIlik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yaitu :

1.      UU. No. 17/ 2003 Tentang keuangan Negara

2.      UU. No. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3.      PP No. 27/ 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D

4.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

 

·         Gejala Umum Sengketa Pertanahan, ada 4 klasifikasi timbulnya sengketa tanah :

1.      Pengakuan kepemilikan atas tanah

2.      Peralihan hak atas tanah

3.      Pembebanan hak

4.      Pendudukan eks tanah partikelir

 

·         Penyebab sengketa tanah :

1.      Persoalan administrasi surat tanah/sertifikasi tanah yang tidak jelas akibatnya ada tanah yang memiliki surat/sertifikat ganda ;

2.      Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata ;

3.      Legalitas kepemilikan tanah yang didasarkan pada bukti formal tanpa memperhatikan produktifitas tanah sehingga memungkinkan tanah ditempati dan dimanfaatkan oleh orang lain.

 

·         3  Kelompok Subjek yang bersengketa :

1.      Sengketa tanah antar warga

2.      Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah/Pusat dengan warga Neagara

3.      Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam

 

·         Mediasi merupakan salah satu solusi penyelesaian sengketa

 

·         Dalam operasionalnya pengadilan dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, uang, kerahasiaan serta lestarinya hubungan kekerabatan serta menghendaki penyelesaian yang menekankan pada keadilan untuk itu dibutuhkan Mediasi sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

 

·         Terhadap lahan tanah yang bersengketa dibutuhkan penertiban atas pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah (perlu ditindaklanjuti).

 

SIMPULAN

1.         Tindaklanjuti penertiban BMN tanah belum bersertifikat an. Pemerintah RI

·         Bila didukung dokumen kepemilikan : letter C/D, sertifikat an. Pihak ketiga, AJB, akta hibah, dokumen setara lainnya

·         Bila didukung dokumen kepemilikan : letter C/D, sertifikat an. Pihak Ketiga, AJB, akta hibah, dokumen setara lainnya maka Pengguna barang segera memproses pensertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

·         Bila tidak didukung dokumen kepemilikan, pengguna barang mengupayakan dokumen awal seperti : riwayat tanah dari pemerintah desa, kecamatan serta pihak terkait lainnya dan segera mendaftarkan proses pensertifikatan.

·         Menjaga dan mengamankan Barang Milik Negara dari penggunaan dan pemanfaatan phak lain yang tidak berhak dengan cara : memasang plang papan nama, pemagaran, menitipkan kepada Aparat Desa/Kepala Desa, Lurah, Camat

·         Pengguna barang melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai Barang Milik Negara dengan cara Mediasi antara  Pihak yang menguasai dengan Aparat Pemerintah

·         Bila tidak berhasil maka perlu dilakukan upaya hukum

 

2.      Tindaklanjut penertiban BMN yang dikuasai pihak lain secara tidak sah

·         Upaya Hukum :

-          Tanah, melakukan pemblokiran hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional bila bersertifikat & ke Kepala Desa, Lurah, Camat bila belum bersertifikat

-          Tanah Bangunan : Mengajukan penetapan pengosongan ke Pengadilan Negeri

-          Upaya hokum perdata dengan gugatan atau intervensi

-          Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum bila terindikasi tindak pidana

 

3.      Tindaklanjut penertiban BMN sengketa

·         BMN objek sengketa perdata :

-          Mengajukan bukti kuat dan upaya hokum sampai Peninjauan Kembali (PK)

-          Melakukan intervensi bila Pengguna/Kuasa Pengguna bukan sebagai Para Pihak Berperkara

-          Bila berperkara sebagai pihak yang kalah tidak ada upaya hokum lain dan putusan berkekuatan hokum tetap maka Pengguna menyampaikan permohonan kepada Pengelola barang untuk mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut

-          Segala upaya hukum sebagaimana tersebut diatas tetap kalah maka dilakukan penghapusan BMN

·         BMN objek perkara pidana :

-          Menyediakan bukti-bukti yang kuat atau saksi ahli dengan berkoordinasi pada Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara pidana tersebut

 

-          Monitoring proses perkara pidana sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain.

@birohukumdanham


Pengunjung

PERATURAN TERBARU

TOP DOWNLOAD

JDIH KABUPATEN / KOTA

LINK TERKAIT

Copyright © 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Back to Top