JDIH

Biro Hukum Provinsi Riau

Informasi Database Arsip Online Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana Pemerintah Provinsi Riau.

PERLUKAH PERATURAN DAERAH TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) DIBUAT ??

E-mail Print PDF

Wacana tentang perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang CSR  (Corporate Social Responsibility) terus bergulir di masyararakat.  Apakah memang perlu PERDA tentang CSR ini diterbitkan??   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam hal ini sebagai salah satu tempat penyampaian aspirasi masyarakat Provinsi Riau dengan melalui Hak Inisiatif akan menerbitkan PERDA tentang PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU (CSR).

Berkaitan dengan adanya  HAK INSIATIF Anggota Dewan ini, menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Tatalaksana Setda Provinsi Riau H Kasiarudin, SH mengharapkan masyarakat, khsususnya masyarakat  RIAU,   untuk dapat berpartisipasi memberikan masukan dan  mengawal  terbitnya PERDA ini dengan memberikan tanggapan melalui  KOLOM ASPIRASI RAKYAT  di website ini dengan alamat http://jdih.riau.go.id

Sebagai  informasi  tentang pelaksanaan CSR  di Indonesia yang dikutip dari jatimcsr.org.id ,dapat kami paparkan antara lain  :

Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia

 1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

o Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta    mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).

o Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan   informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6:2).

o Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah   hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16:1).

o Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan  berbahaya dan beracun (Pasal 17:1).

 2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran corporate tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha.

 

3. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut.

o Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):

- melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

- Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk

      tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (penjelasan pasal 15

      Huruf b).

o Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16)

- menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan  pekerja; …

 

Pasal 34:

(1)  Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15

      dapat dikenai sanksi administratif berupa:

            a. peringatan tertulis;

            b. pembatasan kegiatan usaha

            c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

            d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

     (2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

            perundang-undangan.

     (3 ) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

            undangan.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada karyawan dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup.

 4. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007.

 Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


o Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk bina wilayah atau yang   sejenis sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

   (UUPT),   maka dalam pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate

   Governance (GCG).

 o Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) nya berasal dari penyisishan laba, maka tetap melaksanakan PKBL

    sesuai dengan alokasi dana yang disetujui RUPS.

 o  Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan/atau bina lingkungan (PKBL)nya dibebankan/menjadi biaya perusahaan sebagai pelaksanaan

     Pasal 74  UUPT,maka dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, sampai

     adanya penetapan lebih lanjut dari menteri Negara BUMN.

 Selengkapnya tentang Tanggung Sosial Perusahaan diatur dengan  UU No. 40 tahun 2007  adalah sebagai berikut:

 Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

 Pasal 74 :

 (1)  Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

      dan Lingkungan.

 (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

       sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan  memperhitungkan kepatutan dan kewajaran.

  (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

 Bunyi Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 :

 Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)  dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan (CSR). Ketentuan UU inilah yang dijadikan dasar bagi penataan tentang pemanfaatan CSR di Indonesia.

 6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009

 Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 15 April 2009 menolak gugatan uji material oleh Kadin terhadap pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka lebih baik kita melihat dari sisipositifnya, yaitu sinergi antara pasal PJSL dengan UU Pajak Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat 1 huruf a yang sekarang memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosial sebagai biaya, yaitu :

 -•  Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

•  - Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

•  - Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

•  - Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan  Peraturan Pemerintah;

•  - Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah:danSumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang

     ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kami tunggu TANGGAPAN DAN SARANNYA........by Yuffrizal...

Last Updated ( Thursday, 05 January 2012 12:39 )  
You are here: Home Informasi PERLUKAH PERATURAN DAERAH TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) DIBUAT ??

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Peraturan Gubernur Riau

Peraturan Gubernur adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah dan Peraturan Undang-undang lainnya mengikat secara umum.