JDIH

KEPALA BIRO HUKUM,ORTAL SETDA PROVINSI RIAU

SUDARMAN,SH.MH

Biro Hukum Provinsi Riau

Informasi Database Arsip Online Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana Pemerintah Provinsi Riau.

Pengunjung

Members : 3
Content : 16
Web Links : 6
Content View Hits : 10873

INSTRUKSI GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2012

 

 

 

 GUBERNUR RIAU



 

INSRUKSI GUBERNUR RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

 

 

GUBERNUR RIAU,

 

Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal, diperlukan   Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi  dan Kabupaten/Kota, dengan ini menginsruksikan:

 

kepada

 

 

 Untuk

 

PERTAMA

 

 

 

KEDUA

 

 KETIGA

 

 

 KEEMPAT

:

 

 

:

 

:

 

 

 

:

 

 :

 

 

 :

 

1. Kepala Dinas,Badan,Kantor,Biro dilingkungan    Pemerintah Provinsi Riau

2.    Bupati/Walikota se Propvinsi Riau

 

 

 

 

 

 

Menyusun SOP sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

Melaporkan Hasil Penyusunan SOP baik SOP Provinsi maupun SOP Kabupaten/Kota kepada Gubernur Riau

 

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Riau.

 

 

 

             Insruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

                                  Ditetapkan di Pekanbaru

                                  Pada tanggal 14 Maret 2012

                       

GUBERNUR RIAU

 

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

 

BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA MELAKUKAN UJI COBA PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR / SOP KERJA

 

Uji coba SOP kerja Biro Hukum, Organisasi dan Tataklaksana ini dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga Nopember 2012. Uji coba tersebut dilakukan selain untuk perbaikan / koreksi juga disosialisasikan SOP Kerja Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana yang terdiri dari 4 bagian dan 12 sub bagian kepada pengguna layanan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana ( masyarakat ).

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 6

Pengunjung saat ini

We have 6 guests online
You are here: Home

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Peraturan Gubernur Riau

Peraturan Gubernur adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah dan Peraturan Undang-undang lainnya mengikat secara umum.