JDIH

KEPALA BIRO HUKUM,ORTAL SETDA PROVINSI RIAU

SUDARMAN,SH.MH

Biro Hukum Provinsi Riau

Informasi Database Arsip Online Biro Hukum, Organisasi & Tatalaksana Pemerintah Provinsi Riau.

Pengunjung

Members : 2
Content : 17
Web Links : 7
Content View Hits : 12951

PENGELOLA WEB JDIH 2 PROVINSI KUNJUNGI BIRO HUKUM ORTAL SETDA PROV RIAU

          Kunjungan dimaksudkan untuk melihat dari dekat kegiatan pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan situs website http://jdih.riau.go.id.

          Kedua provinsi yang mengunjungi Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Sekretriat Daerah Provinsi Riau masing-masing adalah pengelola website JDIH Provinsi Jambi pada tanggal 25 November 2014 dan pengelola website JDIH Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 26 November 2014.

       Kunjungan pengelola website dari Provinsi PENGELOLA WEB JDIH 2 PROVINSI KUNJUNGI BIRO HUKUM ORTAL SETDA PROV RIAUKalimantan Barat dengan Ketua rombongan Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Togar Sinaga, SH dengan 3 orang staf dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Ortal Setda Provinsi Riau, Elly Wardani, SH, MH.

          Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Barat, Togar Sinaga, SH menjelaskan untuk tahun 2013 lalu mereka melakukan kunjungan ke JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kegiatan ini dikenal dengan nama KAJI TERAP yaitu metode yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator/pengelola JDIH dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola/manajemen JDIH pada Biro mereka.

          Pada kesempatan kunjungan tersebut juga dilakukan pertukaran informasi oleh masing-masing pengelola website JDIH.

          Sementara itu dalam rangka meningkatkan Keterampilan / pengetahuan dalam mengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkalis 27 s/d 28 November 2014 menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis.

           Bimtek Siskum yang di ikuti oleh 60 orang peserta utusan staf/pengelola Dokumentasi pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian di Lingkungan Setda Kab. Bengkalis serta staf / pengelola dokumentasi pada kec. se Kabupaten Bengkalis dengan mendatangkan tenaga pengajar / narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemetrian Hukum dan HAM serta Narasumber dari Biro Hukum ortal Setda Provinsi Riau.

 

 

By Yuffrizal

 

INSTRUKSI GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2012

 

 

 

 GUBERNUR RIAU



 

INSRUKSI GUBERNUR RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

 

 

GUBERNUR RIAU,

 

Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal, diperlukan   Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi  dan Kabupaten/Kota, dengan ini menginsruksikan:

 

kepada

 

 

 Untuk

 

PERTAMA

 

 

 

KEDUA

 

 KETIGA

 

 

 KEEMPAT

:

 

 

:

 

:

 

 

 

:

 

 :

 

 

 :

 

1. Kepala Dinas,Badan,Kantor,Biro dilingkungan    Pemerintah Provinsi Riau

2.    Bupati/Walikota se Propvinsi Riau

 

 

 

 

 

 

Menyusun SOP sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

Melaporkan Hasil Penyusunan SOP baik SOP Provinsi maupun SOP Kabupaten/Kota kepada Gubernur Riau

 

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Riau.

 

 

 

             Insruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

                                  Ditetapkan di Pekanbaru

                                  Pada tanggal 14 Maret 2012

                       

GUBERNUR RIAU

 

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 7

Pengunjung saat ini

We have 4 guests online
You are here: Home

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Peraturan Gubernur Riau

Peraturan Gubernur adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah dan Peraturan Undang-undang lainnya mengikat secara umum.